2400 jam

Entah sejak kapan awal dari suatu pemerintahan akan dievaluasi hasilnya setelah 100 hari dilantik. Setiap instansi tidak hanya di pemerintahan barometer 2400 jam ini selalu digunakan untuk moment cek dan ricek kinerja yang telah dilakukan.

Demikian hari ini, tepat 100 hari masa pemerintahan SBY-Boediono sejak dilantik Oktober tahun lalu. Berbagai pandangan, evaluasi, kritik dan saran banyak diberikan oleh para pengamat diberbagi bidang. Secara general hampir tidak ada pengamat yang memberi apresiasi. Sepertinya pemerintahan SBY bila di evaluasi hari ini mendapat raport merah (D plus) semua. Popularitas menurun dan banyak kebijakan yang tidak tepat sasaran.

Hari ini kabarnya akan diadakan demonstrasi oleh berbagai macam LSM, mahasiswa dan aktivis lainnya. Mudah-mudahan tidak ada aksi brutal dan anarkis yang tentunya akan merugikan peserta demo tersebut.

Kalau menurut saya sendiri, target pemerintahan saat ini hanya berkutat bagaimana meningkatkan pendapatan negara. Tidak disertai dengan bagaimana pengelolaan APBN yang baik sehingga menimbulkan multifiler efect yang positif bagi kesejahteraan rakyak. Seperti tulisan di kompas hari ini penerimaan 2010 andalkan Pph. Ada upaya peningkatan pendapatan negara. Hal ini merupakan hal yang sangat baik, karena setiap warga negara memang seharusnya membayar pajak. Namun hal ini juga yang memicu lebarnya kesenjangan kesejahteraan.

Besarnya APBN ini yang mentriger munculnya korupsi. Artinya dengan menambahnya anggaran maka pemerintah juga akan menambah pengeluaran. Padahal pengeluaran tersebut masih berkutat pada kebutuhan internal pemerintah sendiri, seperti banyaknya lembaga baru yang dibentuk atau yang sering kita dengar dengan istilah "lingkaran dalam presiden". Jumlah kementerian mengikuti anjuran Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara: 34. Presiden menambah pula 10 jabatan wakil menteri.

Rupanya masih kurang besar, maka dibentuk lagi organisasi dan jabatan di sekitar Istana Presiden. Staf khusus, staf pribadi, juru bicara, unit kerja, dewan pertimbangan, satuan tugas, tim lima, hingga tim delapan yang tugasnya sudah selesai.

Lembaga birokrasi yang besar bukan saja tak mangkus, tetapi juga boros. Anggaran negara mestinya bisa dihemat untuk menyejahterakan rakyat. Timbul pertanyaan, di mana letak urgensi reformasi yang waktu kampanye diaku sebagai program kerja yang harus dijalankan? Apakah reformasi berarti menambah jumlah lembaga organisasi, pejabat, atau anggaran? Sumber disini.

Jadi upaya meningkatkan penghasilan negara terutama dari pajak akan sia-sia dan justru akan membebani masyarakat kecil, bila pengeluarannya untuk para pejabat pemerintah.

Sebaiknya upaya peningkatan pendapatan negara bisa dilakukan dengan mengoptimalkan BUMN2 yang ada, menyita semua aset - aset koruptor yang sudah dijatuhi hukuman,dan membuka lapangan kerja agar TKI tidak perlu lagi diekspor ke luar negeri. Bukankah sebaiknya rakyat disuruh membuka lahan pertanian dan mengelolanya daripada lahan tersebut disewakan kepada negara lain? Untuk Badan saha milik negara, yang terjadi justru BUMN setiap tahun mengalami kerugian. Perlu dikaji lagi apakah masuk akal membuat BUMN ini, dan secara logika tidak mungkin bumn seperti PDAM, PLN, Pertamina, Garuda dll mengalami kerugian. Apakah yang mengelola bumn2 tersebut orang-orang bodoh? Dan yang paing menyedihkan adalah aset dari koruptor yang sudah divonis bersalah tidak pernah disita oleh negara.

Satu hal yang membuat masyarakat miris adalah tentang kasus Bank Century. Meskipun telah di bailout namun sampai detik ini uang nasabahnya belum dikembalikan. Tidak ada instruksi tegas dari seorang presiden agar pihak berwenang segera mencairkan dana para nasabah tersebut. Barangkali masih banyak hal yang masih belum dituliskan disini dan kita masih akan terus mendengar, membaca dan menyaksikan demo2 bila kondisi pemerintahan yang apatis seperti sekarang masih tetap berjalan.